badan kepegawaian daerah (bkd) karimun, provinsi kepulauan riau, mengimbau pegawai honorer yang memanipulasi data perekrutan, sebaiknya mengundurkan diri.
imbauan itu disampaikan kepala bkd karimun kamarullazi dalam hadapan 103 honorer dalam pertemuan pada ruang rapat kantor bupati karimun, senin.
dalam pertemuan dan juga dikuti kepala inspektorat dan pengawasan daerah (irwasda) m ikbal, kamarullazi menungkapkan, terhitung hari ini, bkd dengan tim verifikasi ingin memeriksa kembali berkas yang diserahkan 103 pewagai honorer.
tim mau memverifikasi ulang berkas yang asli. jadi, kalau seandainya ada dan merasa memanipulasi data, sebaiknya mengundurkan diri karena tindakan tersebut mempunyai konsekuensi hukum. jangan sampai muncul sanggahan setelah diumumkan lulus sebagai calon pegawai negeri sipil, katanya.
Informasi Lainnya:
menurut dia, dugaan pemalsuan data tidak lagi menjadi tanggung jawab bkd, ternyata adalah kewenangan aparat penegak hukum sebab sudah tergolong tindak pidana.
kalau terbukti memalsukan data, itu bukan urusan kami, ujarnya.
kepala irwasda m ikbal menegaskan dugaan pemalsuan data mesti diselesaikan sebab dapat mempunyai preseden buruk pada perekrutan honorer di lingkungan pemkab karimun.
jika ditemukan bukti kuat, maka dapat diproses secara hukum sekalipun telah diangkat adalah cpns, ujarnya.
sementara itu, ketua lsm payung mahkota lsm andri sopandi menungkapkan zat pidana tidak hilang sekalipun honorer yang diduga memanipulasi data mengundurkan diri.
harus tetap diproses dengan hukum karena perbuatan itu sudah tergolong tindak pidana. bukan cuma honorer yang bersangkutan, pejabat y ang menandatangani surat pengangkatan untuk honorer serta harus diproses secara hukum, katanya.
tindakan tegas terhadap oknum honorer dan diduga memanipulasi data bukan hanya untuk menegakkan hukum, sementara agar menciptakan keadilan oleh karenanya tak ada pihak-pihak yang terzalimi.
kasihan melalui pihak dan berhak tapi tak sediakan kedekatan dengan kekuasaan tersingkir gara-gara perbuatan yang tak terpuji tersebut. efek jera harus diberikan makanya tak ada dulu oknum yang berbuat demikian, tegasnya.
ketua lsm kopari henry aris bawole mengatakan pada peraturan pemerintah no43/2007 juga keputusan menteri pendayagunaan dan aparatur negara no5/2010 tentang pengangkatan honorer kategori ii menuturkan bahwa tidak ada klausul serta Salah satu pasal pun dan menjelaskan bahwa honor daerah mampu diangkat untuk cpns.
peraturan tersebut menyebutkan kiranya honorer dibiayai tidak melalui apbd atau apbn. tak juga ada pasal dan menyebutkan kiranya mereka dapat bekerja di instansi pemerintah dengan terus-menerus. faktanya, 103 honorer itu adalah honor daerah namun honornya berasal daripada apbd serta apbn. katanya.
ketua komisi a jamaluddin menyampaikan, pihaknya telah menemukan dugaan manipulasi data sederat honorer yang mengikuti kriteria adalah cpns 2013 di normatif honorer kategori ii daripada dinas pendidikan.
dalam sk kepala dinas studi no 137/kpts/2008 mengenai penetapan tenaga pendidik serta kependidikan penerima tunjangan perbaikan pendapatan sekolah negeri dan swasta selama 31 desember 2008, jelas memaparkan 12 pihak tercatat dalam mendaftar normatif honorer kategori ii, bukan honorer dan murni direkrut selama 2004/2005, ucap ketua komisi a dprd karimun, jamaluddin, di tanjung balai karimun, jumat.
menurut jamaluddin, surat yang ditandatangani harris fadillah semasa menjabat kepala dinas pendidikan karimun itu mampu dibuat bukti bahan sanggahan ke grup kerja penanganan honorer pemkab karimun, badan kepegawaian negara (bkn) regional pekanbaru, juga dapat sebagai bukti terhadap aparat penegak hukum untuk mengungkap manipulasi data honorer.
terkait keuntungan tersebut, secara dan merta kedua belas tenaga honorer berinisial, ws, km, cd, ss, wn, rbc, gi, da, ap, drs, rd serta ad, gagal merupakan tenaga honorer kategori ii yang mengikuti kriteria adalah cpns 2013. rata-rata mereka tercatat sebagai tenaga honorer dalam tahun 2006 serta 2007, cuma Salah satu orang yang tercatat dibuat honorer direkrut selama 1 desember 2005, jelasnya.
bukti dugaan manipulasi data lain, lanjut dia, merupakan kehadiran sederat honorer yang tercatat pada mendaftar normatif honorer kategori ii hasil validasi bkn, direkrut tahun 2004 dengan sumber pembiayaan daripada dana santunan operasional sekolah (bos).
sepengetahuan saya, dana bos agar sd serta smp awalnya dimulai oleh pemerintah pusat dalam juli 2005, tujuannya agar percepatan pencapaian web wajib belajar sembilan tahun. karena itu telah selayaknya data honorer dan dibiayai melalui dana bos diteliti ulang, sebab otomatis waktu kerja honorer yang dibiayai dana bos, terhitung belum Satu tahun direkrut sebagai honorer di 31 desember 2005, katanya.
